Diduga Ijazah Palsu, Polres Gunung Mas Tetapkan Kades Batu Nyapau Tersangka

GUNUNG MAS - Kepolisian Resort Kabupaten Gunung Mas (Polres Gumas), tetapkan Kepala Desa (Kades) Batu Nyapau Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai tersangka dalam kasus Ijazah Palsu.

Kades Batu Nyapau berinisial S ini baru saja terpilih dalam Pilkada serentak di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) tahun 2022 lalu.

Baca juga: Mohammad Toha: Punya Otonomi Penuh, Desa Harus Diawasi

Dalam surat yang dikeluarkan oleh Polres Gumas, Nomor SPDP/3.b/II/RES.1.9./2023/RESKRIM tanggal 1 Pebruari 2023, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Baca juga: Syamsurizal: Jadi Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Desa Perlu Mendapat Pembinaan

Sejak 1 Pebruari 2023, telah dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat Ontentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (2) dua UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, yang terjadi di desa Batu Nyapau Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan, pada tanggal 16 bulan 9 tahun 2022.

"Iya, surat tersangka penetapan S, Kades Batu Nyapau ada ditembuskan ke kami, selaku aparat desa, " kata Jon Prenedi, Sekretaris Desa Batu Nyapau,   Jumat (03/02).

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: Pemilihan Kepala Desa Butuh Perhatian Serius

Jon Prenedi, Sekdes Batu Nyapau ini juga menceritakan juga bagaimana hingga kades baru terpilih ini bisa ikut serta dan terpilih menjadi Kades.

Menurutnya, sudah lama dia selaku aparat desa meminta untuk klarifikasi biodata untuk mencalonkan sebagai kandidat Pilkades Batu Nyapau.

Baca juga: Jalankan Program, Novita Wijayanti Ingatkan Kemendes Sinergi dengan DPR

"Memang sebelumnya, sudah diminta ijazah terakhir yaitu SMA, namun berbagai alasan hingga akhirnya bisa terpilih pada saat itu, " ungkapnya.

Selain itu, disampaikan juga oleh pihak Pemkab bahwa ada dua desa saat itu bermasalah, salah satunya Pilkades Batu Nyapau.

Baca juga: Presiden: Pengelolaan Dana Desa Harus Hati-Hati

Saat terpilih, S sebagai Kades Batu Nyapau sudah melakukan hal yang tidak diperbolehkan untuk saat itu. Yaitu melakukan rotasi dan pemecatan aparat desanya, sebelum 1 (satu) tahun masa jabatannya berjalan atau satu tahun anggaran. Ini tujuannya agar bisa melihat kinerja aparatnya dan juga berdasarkan surat Edaran yang dikeluarkan oleh masa Bupati Arton S Dohong saat itu.

"Surat edaran bupati saat itu, Bapak Arton S Dohong. Melarang adanya pergantian aparat desa oleh kades yang baru dilantik, sebelum satu tahun berjalan, " papar Jon Prenedi yang saat ini di Rotasi menjadi Kasi Pemerintahan Desa Batu Nyapau.

Sementara itu, untuk tetap bisa berjalan sistim pemerintahan di desa Batu Nyapau, saat ini belum ada pj Kades.